Lakukan Konferensi Pers, Ketua Bawaslu Riau Ungkap Sejumlah Permasalahan Pemilu 2019 di Riau

Politik  SELASA, 28 MEI 2019 , 14:50:00 WIB | LAPORAN: BOY RIZA UTAMA

Lakukan Konferensi Pers, Ketua Bawaslu Riau Ungkap Sejumlah Permasalahan Pemilu 2019 di Riau

Ketua Bawaslu Riau lakukan konferensi pers tadi malam, 27 Mei 2019.

RMOLRiau. Badan Pengawas Pilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau lakukan konferensi pers setelah agenda buka bersama yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/kota dan wartawan yang tergabung dalam Wartawan Sahabat Bawaslu, Senin (27/05/2019) di Hotel Premiere.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan sepanjang tahapan Pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapaten Kota di Riau, terhitung sejak 17 Agustus 2018 hingga 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, melakukan upaya hukum terhadap 38 orang oknum penyelenggara Pemilu yang melanggar hukum dan kode etik dugaan penggelembungan suara pada Pemilu 17 April 2019 lalu.

"Totalnya ada 38 orang oknum penyelenggara yang sudah kita serahkan ke penyidik Sentra Gakkumdu kabupaten kota di Riau, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut," kata Rusidi.

Lanjutnya 38 oknum penyelenggara yang melakukan pelanggaran hukum atau kode etik tersebut, diantaranya terdapat 14 oknum anggota (PPK) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwascam 16 orang dan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 8 orang.

Rusidi juga ungkapkan telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hulu. Setelah dilakukan sidang administrasi cepat, hasilnya Bawaslu Riau tidak menemukan adanya pelanggaran administarsi yang dilakukan KPPS setempat.

Sementara terkait adanya 3 laporan dugaan penggelembungan suara yang dilakuka oknum PPK Kecamatan Tualang di Kabupaten Siak, Bawaslu Riau juga telah melakukan proses sidang cepat administrasi dan memutuskan bahwa dari fakta persidangan yang dilakukan Bawaslu pelapor tak bisa membuktikan kecurangan tersebut dan dinyatakan pihak Bawaslu Riau PPK Tualang tidak terbukti melakukan kesalahan.

Begitu juga terkait dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Kuansing, Bawaslu Riau tengah meneruskan untuk dilakukan sidang pelanggaran kode etik terkait dugaan adanya pidana penyelenggara yang terlibat penggelembungan suara.

Sementara untuk kasus dugaan money politik di kabupaten Meranti, dua orang peserta penyelenggara tengah diputuskan hukuman 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, pada Selasa 4 Maret 2019 lalu, karena terbukti telah melakukan kampanye di tempat lembaga pendidikan.

"Belakangan terdakwa melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Riau, dan memutuskan terdawak tersebut tidak bersalah, kendati putusan tersebut tidak pernah diumumkan oleh pihak PT Riau," ungkap Rusidi Rusdan seraya para awak media untuk mempertanyakan hal tersebut ke majelis hakim PT Riau.

Terakhir Bawaslu Riau juga mempertanyakan sikap KPU Bengkalis, yang hingga kini tak kunjung membuka C1 Plano di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Meski 13 oknum penyelenggara Pemilu dan peserta caleg sedang menjalani proses hukum, akibat terlibat dugaan penggelembungan suara yang saat ini dijalani yang bersangkutan.

"Saya juga tak habis pikir, kenapa KPU Bengkalis tak kunjung membuka C1 Planonya, kendati para terduga penyelenggara dan peserta hingga saat ini sudah menjalani proses penyidikan oleh Sentra Gakkumdu setempat," pungkas Rusidi Rusdan sembari geleng-geleng kepala. (kha)

Komentar Pembaca
Tari Piring dengan Penari Terbanyak

Tari Piring dengan Penari Terbanyak

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 20:51:12

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49

SD Islam Raudhah Juarai Lomba Siap-siap Aku Bisa
Bahas Kinerja KY

Bahas Kinerja KY

KAMIS, 22 MARET 2018 , 11:26:00

Menilik Calon Poros Ketiga

Menilik Calon Poros Ketiga

JUM'AT, 23 MARET 2018 , 15:58:00