Mentri Hukum dan HAM RI Gagal Paham, Terkait Remisi Pembunuh Jurnalis

Politik  SELASA, 29 JANUARI 2019 , 10:16:00 WIB | LAPORAN: BOY RIZA UTAMA

Mentri Hukum dan HAM RI Gagal Paham, Terkait Remisi Pembunuh Jurnalis

Puluhan jurnalis melakukan aksi di Tugu Zapin, Kota Pekanbaru, Riau, Ahad (27/1). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencabut remisi yang diberikannya kepada Susrama, dalang pembunuh jurnalis AA Prabangsa.

RMOLRiau. Penasihat hukum Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) I Made 'Ariel' Suardana mengecam pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly. Beberapa kali Yasonna mengatakan, dengan remisi 20 tahun penjara, maka masa hukuman I Nyoman Susrama, pembunuh jurnalis AA Prabangsa, menjadi 30 tahun.

Yasonna berasumsi Susrama sudah menjalani 10 tahun hukuman, kemudian ditambah 20 tahun remisi, maka menjadi 30 tahun penjara. Menurut Suardana, pernyataan tersebut menyesatkan. ''Menurut saya, Menteri Hukum dan HAM RI gagal paham, menyesatkan, dan tanpa dasar hukum yang jelas,'' tegas Suardana.

Kok bisa? Dijelaskan Suardana, Susrama tidak boleh dipenjara lebih dari 15 tahun lagi sejak Keppres Nomor 29/2018, tertanggal 7  Desember 2018  itu diberlakukan. Landasan hukumnya yakni Pasal 9 ayat (1) Keppres Nomor 174/1999 tentang Remisi.

Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit lima tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama lima belas tahun.

Nah, jika dilihat dari ketentuan itu maka besar kemungkinan Susrama akan bebas sebelum 2029, apabila dia kembali mendapatkan remisi umum dan khusus yang diberikan pada Hari Kemerdekaan dan hari raya. ''Susrama akan keluar lebih cepat jika mendapat pembebasan bersyarat,'' bebernya.

Ditambahkan, sistem hukum yang dianut Indonesia tidak mengenal hukuman 30 Tahun penjara. Pidana maksimal adalah 20 tahun penjara, seumur hidup dan hukuman mati. Acuan itu menganut sistem hukum eropa continental, bahwa apa yang tertulis dalam Undang-Undang maka itulah yang berlaku. ''Karena itu saya meminta agar Menteri Hukum dan HAM RI segera meralat ucapannya karena dapat menyesatkan publik,'' tuntutnya.

Lebih lanjut, meski namanya remisi namun jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22/2002  setara dengan grasi pada Pasal 4 ayat 2 (a)  bisa dibaca merupakan peringanan hukuman dan pengubahan jenis hukuman. Dengan demikian, Keppres Nomor 174/1999 tentang Remisi sesungguhnya bertabrakan dengan Undang-Undang Grasi.

''Makanya pengubahan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara menjadi aneh dan ajaib,'' sindirnya.

Dia mengingatkan, kekeliruan sejak awal itu jangan lagi diperparah pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjadi blunder hukum. ''Karena pernyataan Menteri Hukum dan HAM itu tanpa payung dan atapnya, maka bersiaplah disambar petir penolakan rakyat,'' pungkas Suardana. [izl]

Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00